APBD Lombok Tengah 2027 Dirancang Rp2,53 Triliun, Bupati Tekankan Pemerataan Pembangunan
LOMBOK TENGAH — Mata Publik.net — Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, S.IP., M.AP., menyampaikan penjelasan kepala daerah terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Lombok Tengah, Rabu (14/10/2026).
Dalam pidatonya, Bupati menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen keuangan tahunan, melainkan instrumen strategis untuk mendorong pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja, dan memperluas kesejahteraan masyarakat hingga ke pelosok desa.
Penyusunan Ranperda APBD 2027 mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, kesepakatan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), serta penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah dari pemerintah pusat.
Rancangan tersebut diselaraskan dengan tema pembangunan RKPD 2027, yakni “Penguatan Transformasi Masmirah”, untuk mewujudkan Lombok Tengah yang maju, berdaya saing, mandiri, sejahtera, dan harmonis.
Untuk mewujudkan tema tersebut, pemerintah daerah menetapkan lima prioritas pembangunan 2027, meliputi peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia; reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan; penguatan ekonomi inklusif dan berkelanjutan; pemerataan pembangunan infrastruktur; serta penguatan modal sosial, budaya, dan harmoni masyarakat.
Dalam struktur anggaran yang disampaikan, pendapatan daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp2.531.215.618.000 atau sekitar Rp2,53 triliun. Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp2.530.920.264.039, yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan berorientasi pada hasil.
Pemerintah daerah akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi, pemanfaatan teknologi informasi, optimalisasi aset daerah, penguatan tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk memperkuat kapasitas fiskal.
Pada sisi belanja, pemerintah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan wajib dan mengikat, termasuk gaji pegawai, operasional pemerintahan, jaminan kesehatan masyarakat melalui JKN, serta dukungan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi kelompok masyarakat tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
Alokasi anggaran juga diarahkan untuk memenuhi belanja wajib sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari total belanja daerah, serta pemenuhan transfer ke desa melalui bagi hasil pajak dan retribusi daerah serta Alokasi Dana Desa (ADD).
Selain itu, Ranperda APBD 2027 mendukung sejumlah program prioritas nasional, di antaranya pengentasan kemiskinan ekstrem, percepatan penurunan stunting, pengendalian inflasi, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, program tiga juta rumah, dan ketahanan pangan.
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, belanja daerah difokuskan pada sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata yang dinilai memiliki daya ungkit terhadap perekonomian daerah. Pengembangan ekonomi produktif juga diharapkan meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat peran UMKM.
Di sektor pendidikan dan kesehatan, anggaran diarahkan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, memperkuat pelayanan dasar, memperluas akses kesehatan, serta mempercepat penurunan stunting. Sementara pada sektor pertanian dan perikanan, pemerintah mendorong peningkatan produktivitas dan hilirisasi hasil produksi guna menciptakan nilai tambah ekonomi bagi petani dan nelayan.
Adapun penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp30.885.343.379 yang bersumber dari asumsi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp31.180.697.340 dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur.
Bupati mengakui masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan yang harus ditangani bersama, seperti pengangguran, ketimpangan pembangunan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan produktivitas pertanian, perikanan, UMKM, dan ekonomi kreatif. Karena itu, kebijakan anggaran diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara bertahap dan tepat sasaran.
Ia juga menekankan pentingnya pemerataan manfaat pembangunan agar tidak hanya terkonsentrasi di pusat pertumbuhan, termasuk kawasan pariwisata, tetapi juga menjangkau desa-desa, generasi muda, perempuan, kelompok rentan, serta seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan investasi diharapkan turut membuka lapangan kerja baru bagi putra-putri daerah.
Menutup pidatonya, Bupati berharap pembahasan Ranperda APBD 2027 bersama DPRD dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat pelayanan publik, menjaga kebersamaan, dan mewujudkan Lombok Tengah yang mandiri, berdaya saing, sejahtera, serta harmonis.
MP/01
.jpg)
