INGIN JADI WARTAWAN KAMI??
Jum'at, 23 Oktober 2026
JAKARTA, Padang Lawas | Mata-Publik.net_
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026, yang digelar di Ji expo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Rakornas TPAKD tahun ini bukan sekadar pertemuan rutin tahunan, namun menjadi forum ekonomi nasional yang sangat strategis. Pasalnya, Rakornas tahun ini dihadiri hampir seluruh lapisan pengambil keputusan ekonomi nasional, mulai dari otoritas moneter, otoritas fiskal, hingga kendaraan investasi negara.
Mendampingi Bapak Presiden, hadir sekaligus memberikan pemaparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi.
Turut hadir dalam acara bergengsi tersebut Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menko PMK Sugiono, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta COO Danantara Dony Oskaria, para Gubernur, Bupati/Walikota, serta pimpinan TPAKD se-Indonesia.
Di antara ribuan kepala daerah yang hadir, tampak hadir langsung Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam Hasibuan, SE sebagai bentuk komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dalam mendukung program Percepatan Akses Keuangan Daerah di Bumi Ber Cahaya.
Rakornas TPAKD bukan merupakan lembaga baru, namun pertemuan yang mempertemukan otoritas moneter, otoritas pengawasan jasa keuangan, bendahara negara, pembina pemerintahan daerah, dan kendaraan investasi negara dalam satu panggung bukan forum rutin biasa.
Kombinasi kehadiran para pemangku kebijakan kelas berat tersebut menunjukkan bahwa akses keuangan daerah tidak lagi diposisikan sebagai program literasi keuangan semata, melainkan sebagai jalur pembiayaan pembangunan yang berdiri di samping APBN.
Artinya, pemerintah pusat ingin daerah tidak hanya bergantung pada dana transfer dari APBN, tetapi mampu menciptakan sumber pembiayaan sendiri dari sektor keuangan lokal, mulai dari kredit usaha rakyat, pembiayaan UMKM, asuransi petani, hingga investasi daerah.
Presiden Prabowo dalam arahannya menegaskan pentingnya kemandirian ekonomi daerah dan penguatan akses keuangan bagi UMKM, petani, nelayan, dan masyarakat di pelosok desa untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah tantangan dan ketidakpastian ekonomi global.
Presiden menekankan, ekonomi Indonesia tidak boleh hanya kuat di pusat, di Jakarta saja, tetapi harus kuat hingga ke desa-desa. Kunci kemandirian itu adalah akses keuangan.
"Kalau petani kita tidak bisa dapat modal, kalau UMKM kita tidak bisa dapat kredit, bagaimana ekonomi daerah mau maju? TPAKD ini harus jadi jembatan, bukan jadi pajangan laporan," tegas Presiden Prabowo dalam sambutannya yang disambut tepuk tangan para kepala daerah.
Konteks pasar global saat ini semakin memperkuat urgensi dari Rakornas TPAKD tersebut. Dimana saat ini rupiah berada di level *Rp18.045 per dolar AS, imbal hasil US Treasury 10 tahun di 5,12%, dan indeks dolar broad tertimbang-dagang di 121,4.
Dengan biaya dana global yang sedang tinggi di level tersebut, setiap rupiah pembiayaan yang bisa dihimpun dari dalam negeri, dari tabungan masyarakat, dari koperasi, dari BUMDes, menjadi jauh lebih berharga bagi pemerintah daripada harus berutang ke luar negeri dengan bunga mahal.
Inilah yang menjadi alasan mengapa Presiden Prabowo mengumpulkan semua gubernur, bupati, dan wali kota. Agar daerah berlomba-lomba membuka akses keuangan seluas-luasnya bagi rakyatnya sendiri.
Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam Hasibuan, SE usai mengikuti Rakornas menyampaikan bahwa Pemkab Padang Lawas siap dan sangat serius untuk menindaklanjuti arahan Presiden dan hasil Rakornas TPAKD untuk memperkuat akses keuangan di Kabupaten Padang Lawas.
Menurut Bupati yang akrab disapa PMA ini, program TPAKD sangat sejalan dengan visi misi Pemkab Padang Lawas untuk membangun ekonomi yang mandiri dan tidak bergantung pada orang lain.
"TPAKD Padang Lawas akan terus kita dorong untuk membuka akses permodalan yang lebih luas bagi UMKM, petani, dan pelaku usaha kecil. Ini sejalan dengan visi kami untuk membangun ekonomi Padang Lawas yang mandiri, produktif dan berdaya saing menuju Padang Lawas Maju," ujar Bupati PMA.
Bupati PMA menjelaskan, selama ini banyak UMKM dan petani di Padang Lawas yang kesulitan mendapatkan modal karena tidak bankable, tidak punya agunan, dan takut dengan rentenir. Melalui TPAKD, Pemkab akan bersinergi dengan OJK, Bank Indonesia, Bank Sumut, dan perbankan lainnya untuk menghadirkan skema kredit murah, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan pembiayaan ultra mikro hingga ke pelosok desa.
"Jangan lagi ada petani kita yang pinjam ke rentenir dengan bunga mencekik. Jangan lagi ada UMKM kita yang gulung tikar karena tidak ada modal. Negara harus hadir," tegas Bupati.
Bupati menambahkan, sinergi antara Pemerintah Daerah, OJK, Bank Indonesia, perbankan, Danantara, dan seluruh stakeholder keuangan akan terus diperkuat agar program perluasan akses keuangan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Padang Lawas hingga ke tingkat desa.
"Sepulang dari Jakarta ini, saya akan langsung kumpulkan TPAKD Padang Lawas. Kita harus buat program konkret, bukan hanya laporan. Kita harus pastikan seluruh masyarakat Padang Lawas bisa mengakses keuangan dengan mudah, murah, dan cepat," tutup Bupati Putra Mahkota Alam Hasibuan.
Penulis : Subandi
.jpg)
