Pesawaran, mata-publik.net
Pembangunan proyek penguatan tebing di Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung, kembali menjadi sorotan. Setelah sebelumnya diberitakan terkait dugaan ketidaksesuaian pekerjaan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), persoalan keselamatan kerja (K3), pengawasan, serta belum terpasangnya papan informasi proyek, kini pekerjaan tersebut dilaporkan kembali terhenti. Senin 19/10/2026
Berdasarkan pantauan di lokasi, selama kurang lebih satu pekan terakhir tidak terlihat aktivitas pekerja yang melakukan pekerjaan pembangunan. Sementara itu, material berupa semen, batu, dan pasir masih tampak menumpuk di sekitar lokasi proyek.
Kondisi tersebut menambah kekhawatiran masyarakat setempat. Pasalnya, pembangunan yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi warga itu disebut-sebut telah berlangsung hampir satu tahun, namun hingga kini belum juga menunjukkan penyelesaian yang jelas.
Warga pun mulai mempertanyakan kelanjutan pekerjaan tersebut. Terlebih, sejak awal pelaksanaan, aktivitas pembangunan disebut mengalami pergantian pekerja secara berulang, sehingga menimbulkan kesan pekerjaan berjalan tidak konsisten.
“Kenapa pembangunan ini seperti tidak jelas? Sudah hampir satu tahun, tetapi belum juga selesai. Sekarang pekerjanya tidak terlihat lagi, sementara material masih menumpuk di lokasi,” demikian keluhan yang disampaikan warga terkait kondisi proyek tersebut.
Selain persoalan pekerjaan yang kembali terhenti, keberadaan papan informasi proyek juga menjadi perhatian. Hingga kini, warga mengaku belum memperoleh informasi yang memadai mengenai asal-usul anggaran, nilai kontrak, nama perusahaan pelaksana, maupun pihak konsultan pengawas yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut.
Padahal, keterbukaan informasi proyek pembangunan yang menggunakan anggaran negara dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui siapa pihak yang bertanggung jawab dan bagaimana pelaksanaan pekerjaan dilakukan.
Masyarakat juga mempertanyakan apakah penghentian aktivitas selama sekitar satu pekan tersebut merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan pekerjaan, kendala teknis, persoalan pembayaran, atau adanya masalah lain yang perlu dijelaskan oleh pihak terkait.
Warga berharap Dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran maupun Pemerintah Provinsi Lampung, sesuai kewenangan dan sumber anggaran proyek, segera memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kondisi pembangunan tersebut.
Mereka juga meminta aparat penegak hukum (APH) melakukan penelusuran apabila ditemukan indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan proyek, termasuk kemungkinan ketidaksesuaian antara pekerjaan di lapangan dengan kontrak dan spesifikasi teknis.
“Jangan sampai pekerjaan ini terus berlarut-larut tanpa kejelasan. Kami berharap dinas terkait dan APH benar-benar turun tangan, supaya pembangunan bisa diselesaikan dan uang negara tidak dirugikan apabila memang ditemukan penyimpangan,” harap warga.
Masyarakat menegaskan, pengawasan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan memastikan pembangunan yang dibiayai uang negara dapat diselesaikan sesuai ketentuan, memiliki kualitas yang baik, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak pelaksana maupun dinas terkait mengenai penyebab kembali terhentinya pekerjaan, keberadaan material yang masih menumpuk, serta target penyelesaian proyek tersebut.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak kontraktor, konsultan pengawas, serta instansi yang bertanggung jawab atas pembangunan proyek tebing Bagelen, guna memperoleh penjelasan berimbang mengenai kondisi dan kelanjutan pekerjaan.
Andi W






