INDRAMAYU,- MATA-PUBLIK.NET - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Indramayu menggelar rapat koordinasi (Rakor) lintas program dan lintas sektor untuk menekan angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), dan stunting.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Swiss-Bell Indramayu pada Kamis (22/10/2026).
Ketua Tim Kerja Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinkes Kabupaten Indramayu, Titin Mulyani, SKM.,M.KM., mengatakan, rakor ini menghadirkan 31 Ketua TP PKK Kecamatan yang juga merupakan Ibu Camat, 49 Bidan Koordinator Puskesmas, serta 31 Kepala UPTD Keluarga Berencana (KB) se-Kabupaten Indramayu.
"Agenda kita hari ini mengundang Ibu Camat di Kabupaten Indramayu. Ada 31 Ibu Camat selaku Ketua TP PKK Kecamatan. Kemudian kami mengundang Bidan Koordinator Puskesmas, ada 49 Bidan Koordinator, dan UPTD KB Kecamatan, 31 kecamatan," ujar Titin.
Ia menjelaskan, tujuan rakor ini untuk memperkuat koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam upaya penurunan AKI, AKB, dan stunting yang merupakan indikator kinerja utama kabupaten.
"Kenapa harus mereka? Karena mereka yang paling dekat dengan masyarakat. Di bawah pendampingan dari UPTD KB dan Ibu Camat, mereka mendampingi wanita usia subur untuk mengetahui apakah hamil. Jadi semua kehamilan harus dipersiapkan dan harus direncanakan," jelasnya.
Menurutnya, jika setiap kehamilan direncanakan dengan baik, maka anak yang dilahirkan akan sehat dan tidak stunting, serta dapat mencegah kematian pada ibu hamil.
"Tujuannya supaya anak-anak yang dilahirkan nanti sehat dan tidak stunting. Kalau semua kehamilan direncanakan, harapannya tidak ada ibu hamil yang meninggal dan semua bayi yang dilahirkan sehat dan selamat," terangnya.
Titin mengungkapkan, berdasarkan data tahun 2025, angka kematian ibu di Indramayu tercatat sebanyak 22 kasus, sementara angka kematian bayi sebanyak 132 kasus.
Selain membahas AKI dan AKB, rakor juga membahas kesiapan Posyandu dengan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan, ketentraman dan ketertiban umum, serta pekerjaan umum.
"Kalau bidang kesehatan dari tahun 1984 sudah terbentuk Posyandu dengan sasaran ibu dan bayi balita. Di tahun 2024 lahir Posyandu 6 SPM. Jadi masing-masing bidang ada pengampunya di tingkat kabupaten," ungkapnya.
Untuk kesiapan, Titin menyebut sosialisasi Posyandu 6 SPM sudah gencar dilakukan, bahkan beberapa desa sudah menerapkan. Ia berharap OPD pengampu bidang lainnya turut berkomitmen turun ke bawah.
"Kalau bidang kesehatan, Insya Allah sudah 100 persen berjalan," tandasnya.
Terkait deteksi dini, Dinkes juga mengoptimalkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai skrining awal untuk mengetahui gejala penyakit.
"Bisa terdeteksi dari awal jika mempunyai penyakit. Makanya ada program Cek Kesehatan Gratis. Bukan pengobatan gratis, tapi cek kesehatan. Semua baik yang sehat maupun sakit dicek. Kalau ditemukan gejala yang mengarah pada penyakit, dilanjutkan pemeriksaan di Puskesmas atau dirujuk ke rumah sakit," jelasnya.
"Intinya pemerintah sudah memberikan peluang kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali, dari lahir sampai meninggal, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, mulai dari screening," pungkasnya.
.jpg)
