INGIN JADI WARTAWAN KAMI??
PADANG LAWAS - Mata - Publik.net_
Di sebuah ruangan di Mapolres Padang Lawas, layar proyektor menyala menampilkan deretan wajah dari berbagai penjuru Sumatra Utara.
Jarum jam baru saja menunjuk pukul sepuluh pagi, Selasa, 8 September 2026, ketika para pemangku kebijakan berkumpul dalam satu frekuensi yang sama: mengamankan isi piring masyarakat kecil dari permainan harga pangan yang kian rentan disusupi spekulasi.
Rapat koordinasi virtual yang diinisiasi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatra Utara bersama Badan Pangan Nasional itu bukan sekadar formalitas birokrasi di atas kertas. Dari ruang Satreskrim Polres Padang Lawas, koordinasi itu menjadi titik temu antara penegak hukum, regulator, hingga pelaku usaha.
Di meja panjang Satuan Reserse Kriminal Polres Padang Lawas, duduk bersama jajaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, otoritas pertanian dan ketahanan pangan, pimpinan gudang Bulog, hingga para pelaku usaha beras setempat.
Kehadiran mereka menyiratkan satu pesan tegas: urusan perut rakyat tidak boleh dipermainkan.
Sebagai Kepala Satuan Tugas Pangan setempat, Kasat Reskrim Polres Padang Lawas AKP Irwansah Sitorus memimpin jalannya rapat dari titik koordinasi daerah. Ia menegaskan bahwa stabilitas harga bukan hanya soal angka di papan pengumuman pasar.
“Di balik selisih beberapa ratus perak harga beras, ada daya beli warga miskin yang dipertaruhkan. Kepatuhan terhadap Harga Eceran Tertinggi menjadi garis batas yang pantang dilanggar demi meredam gejolak sosial,” ujar AKP Irwansah di hadapan peserta rapat.
Di hadapan para pengusaha dan mitra lintas instansi, suara AKP Irwansah terdengar jernih namun tegas. Ia menyatakan jajarannya siap mengawasi dan menindak setiap kecurangan di rantai distribusi pangan.
“Namun Polisi tidak bisa menjadi pengawas tunggal di lapangan yang begitu luas,” cetus AKP Irwansah.
Menurutnya, menjaga rantai pasok agar tetap bersih dari praktik kotor memerlukan mata dan telinga dari berbagai lini. Mulai dari gudang penyimpanan Bulog, distributor besar, pedagang pasar induk, hingga ke tangan pedagang eceran di desa-desa.
Sinergi itu, kata dia, kunci agar pengawasan tidak berhenti di pintu gudang.
Dalam pemaparannya, AKP Irwansah juga menyoroti kerawanan yang sering muncul jelang panen maupun saat harga di tingkat nasional bergejolak. Ia meminta seluruh instansi terkait aktif melakukan pemantauan harga secara berjenjang dan melaporkan anomali lebih awal.
Tantangan di lapangan kerap kali nyata. Keterbatasan pos anggaran operasional bukan rahasia lagi dalam dinamika birokrasi. Namun Irwansah menepis keterbatasan itu sebagai alasan untuk berpangku tangan.
“Baginya, ikhtiar menjaga stabilitas bahan pokok adalah panggilan nurani. Selama komitmen moral ditegakkan bersama, kerja pengawasan akan tetap bergulir menembus sekat-sekat keterbatasan dana,” jelasnya.
Pendekatan yang diusung adalah patroli terpadu dan sistem pelaporan cepat. Tim gabungan akan turun ke pasar tradisional, pasar modern, hingga gudang-gudang untuk memastikan tidak ada pelanggaran HET.
Di sisi lain, peringatan keras tetap disematkan bagi siapa saja yang berniat mencari keuntungan di tengah kesempitan.
Praktik culas seperti penimbunan, lonjakan harga di luar ketentuan, hingga pengoplosan beras menjadi bidikan utama penegakan hukum. AKP Irwansah menegaskan tidak akan ada toleransi bagi pelaku yang mempermainkan kebutuhan pokok.
“Kerja sama yang kami harapkan dari seluruh pihak bukan sekadar duduk satu meja, melainkan keberanian untuk melapor saat mendapati kejanggalan di pasar,” tegasnya.
Ia mengajak masyarakat, asosiasi pedagang, hingga perangkat desa untuk menjadi bagian dari pengawasan. Informasi dari bawah, menurutnya, akan mempercepat langkah Satgas Pangan mengambil tindakan sebelum harga semakin liar.
Ketika pertemuan virtual itu tuntas menjelang siang, komitmen telah dipancangkan. Seluruh peserta sepakat memperkuat koordinasi, memperketat pengawasan distribusi, dan memastikan beras yang sampai ke konsumen sesuai mutu dan harga yang ditetapkan pemerintah.
Di bumi Padang Lawas, ikhtiar mengawal kepatuhan harga pangan kini bertumpu pada kesadaran kolektif: sebuah janji untuk menjaga kejujuran pasar demi ketenteraman dapur warga.
Rapat ini menjadi penanda bahwa stabilitas pangan tidak lagi dipandang sebagai urusan satu instansi. Ia adalah tanggung jawab bersama, dari ruang rapat ber-AC hingga ke los pasar yang becek, dari kebijakan pusat hingga ke piring nasi keluarga di ujung desa.
Dengan pengawasan yang lebih ketat dan keterlibatan semua pihak, diharapkan gejolak harga dapat diredam, dan masyarakat kecil tidak lagi menjadi pihak yang paling dirugikan saat harga pangan naik.(008. Subandi )
.jpg)
