BUTON UTARA — matapublik.net
Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi memiliki ketua baru untuk periode 2026-2031.
Dalam musyawarah yang digelar pada 6 September 2026 di salah satu kafe di Kota Kendari, para ketua dan sekretaris DPC ABPEDNAS se-Sulawesi Tenggara sepakat memilih dan menetapkan Herman Pambahako, SH sebagai Ketua ABPEDNAS Sultra masa bakti 2026-2031.
Pimpinan rapat, Amir Karim, menegaskan bahwa penetapan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama seluruh peserta musyawarah.
Menurutnya, kepemimpinan baru ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus memperluas peran ABPEDNAS hingga ke seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.
“Harapan kita setelah ketua ditetapkan, seluruh jajaran bersatu menjalankan roda organisasi serta memperkuat keberadaan ABPEDNAS sampai ke tingkat DPC,” ujar Amir Karim.
Usai ditetapkan sebagai ketua, Herman Pambahako langsung memimpin rapat perdana untuk membahas sejumlah agenda organisasi, termasuk persiapan pelantikan kepengurusan ABPEDNAS Sultra periode 2026-2031.
Dalam rapat tersebut, Herman menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepadanya.
Ia menegaskan bahwa kepemimpinan ABPEDNAS bukan semata tanggung jawab ketua, melainkan tanggung jawab seluruh jajaran organisasi.
"Mulai hari ini ABPEDNAS menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita segera mempersiapkan pelantikan dan hal-hal lain yang mendukung tugas dan fungsi ABPEDNAS,” ujar Herman.
Ia menjelaskan, pelantikan pengurus ABPEDNAS Sultra direncanakan berlangsung pada 19 September 2026 di Claro Kendari.
Namun, jadwal tersebut masih bersifat tentatif karena akan disesuaikan dengan agenda kunjungan Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intel) Kejaksaan Agung RI selaku Dewan Pembina ABPEDNAS.
“Jadwal masih bisa berubah menyesuaikan jadwal kunjungan JAM-Intel Kejaksaan Agung RI selaku Dewan Pembina ABPEDNAS,” katanya.
Herman menegaskan, pelantikan pengurus nantinya tidak hanya menjadi agenda seremonial organisasi. Momentum tersebut harus menjadi titik awal untuk memperkuat peran ABPEDNAS dalam mendorong tata kelola pemerintahan desa yang baik, transparan, dan efektif.
Menurutnya, ABPEDNAS Sultra siap mendukung program “Jaga Desa Jaga Indonesia” yang telah dicanangkan oleh Kejaksaan Agung RI.
“Pelantikan merupakan bentuk kesiapan ABPEDNAS Sultra dalam mendukung program Jaga Desa Jaga Indonesia yang telah dicanangkan oleh Kejaksaan Agung RI,” ujarnya.
Ia menilai, keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki posisi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena itu, hubungan dan sinergitas antara BPD dengan pemerintah desa harus terus diperkuat.
“Kita mendorong tata kelola pemerintahan desa yang baik dan efektif melalui fungsi dan peran BPD. Sinergitas BPD dengan pemerintah desa adalah mutlak,” jelas Herman.
Di sisi lain, Herman menilai dukungan pemerintah daerah juga sangat dibutuhkan dalam memperkuat kelembagaan BPD, terutama dalam hal peningkatan kapasitas dan kesejahteraan anggotanya.
Ia berharap pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara memberikan perhatian lebih terhadap keberadaan BPD agar lembaga tersebut dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara maksimal.
“Perhatian pemerintah daerah terhadap BPD sangat diperlukan, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan dan peningkatan kapasitas, sehingga BPD bisa bekerja secara maksimal,” tegasnya.
Herman juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sultra selaku Dewan Pembina ABPEDNAS Sultra serta seluruh pihak yang selama ini memberikan perhatian dan dukungan terhadap keberadaan organisasi tersebut.
“Atas nama ABPEDNAS Sultra, saya menyampaikan terima kasih atas atensi Bapak Kajati Sultra selaku Dewan Pembina ABPEDNAS Sultra dan semua pihak yang telah memberikan dukungan terhadap keberadaan organisasi ABPEDNAS di Sultra,” pungkas Herman.
