INGIN JADI WARTAWAN KAMI??
Kuningan, Matapublik.net — Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Pondok Pesantren Roudhotul Ummah, Kabupaten Kuningan, menjadi sorotan setelah pimpinan lembaga tersebut belum memberikan jawaban atas konfirmasi resmi yang disampaikan redaksi.
Konfirmasi dilakukan setelah tim memperoleh sejumlah informasi dan dokumen, termasuk Lembar Kerja Rancangan ARKAS, yang perlu diklarifikasi terkait status dokumen, realisasi kegiatan, penggunaan anggaran, serta pembayaran honor tenaga pendidik.
Redaksi telah memberikan ruang kepada pihak terkait untuk memberikan penjelasan. Namun hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi yang diterima redaksi.
Praktisi hukum Furqon Nurzaman, SH menyayangkan sikap tersebut. Menurutnya, pimpinan lembaga pendidikan semestinya memberikan teladan dalam komunikasi dan keterbukaan.
“Saya sangat menyayangkan jika konfirmasi media tidak mendapat respons. Terlebih ini lembaga pendidikan. Seorang pendidik semestinya memberikan contoh adab, etika, dan sikap terbuka ketika menerima pertanyaan, terutama yang berkaitan dengan kepentingan publik,” ujar Furqon.
Ia menegaskan, klarifikasi bukan berarti mengakui adanya kesalahan, melainkan kesempatan untuk menjelaskan fakta dan meluruskan informasi apabila terdapat kekeliruan.
Redaksi menegaskan bahwa informasi tersebut belum merupakan kesimpulan adanya penyalahgunaan Dana BOS. Penelusuran dilakukan untuk memastikan akurasi dan keberimbangan pemberitaan sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Ruang klarifikasi dan hak jawab tetap terbuka. Namun proses jurnalistik akan terus berjalan. Sebab, ketika menyangkut dana pendidikan, publik membutuhkan penjelasan yang terang, bukan pertanyaan yang dibiarkan menggantung.
