INGIN JADI WARTAWAN KAMI??
Rabu, 30 September 2026
PADANG LAWAS | Mata-Publik.net_
Di tengah pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 Kabupaten Padang Lawas yang menembus Rp 1,1 Triliun, sorotan tajam dan pedas datang dari publik terkait bobroknya pengelolaan aset daerah dan kebijakan sewa kendaraan dinas yang ugal-ugalan.
Pantauan MATA-PUBLIK meminta dengan tegas agar sebelum APBD Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2027 ditetapkan dan diketuk palu oleh Bupati Putra Mahkota Alam Hasibuan dan Ketua DPRD Luat Hasibuan, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas bersama DPRD melakukan evaluasi serius, menyeluruh, dan terbuka terhadap kebijakan sewa/rental kendaraan dinas yang selama ini terus menggerus APBD tanpa ampun.
Yang lebih memprihatinkan, saat awak media berusaha melakukan konfirmasi berimbang kepada Ketua DPRD Padang Lawas Luat Hasibuan, SE dan Sekda Padang Lawas Dr. H. Panguhum Nasution, S.Sos., M.AP melalui pesan WhatsApp, hingga berita ini diturunkan belum ada respon sama sekali. Sikap bungkamnya pimpinan legislatif dan jenderal ASN ini menimbulkan tanda tanya besar di publik.
Desakan keras ini mencuat bukan tanpa alasan, bukan sekadar asumsi. Berdasarkan data valid yang dihimpun dari laporan hasil pemeriksaan dan inventarisasi aset daerah, terdapat 384 unit kendaraan milik Pemkab Padang Lawas yang bermasalah.
Rinciannya sangat memprihatinkan dan menunjukkan lemahnya tata kelola aset daerah selama bertahun-tahun:
1. Sebanyak 178 kendaraan menunggak pajak bertahun-tahun.
2. Sebanyak 120 kendaraan tidak diketahui keberadaannya alias RAIB.
3. Sebanyak 86 kendaraan dalam kondisi rusak berat dan mangkrak di gudang.
Ironisnya, di tengah carut-marutnya pengelolaan aset tersebut, pemerintah justru terus mengalokasikan anggaran fantastis untuk sewa/rental kendaraan dinas mewah bagi pejabat.
Berdasarkan angka anggaran yang kami himpun untuk tahun 2021, 2023, 2024, 2025, dan 2026, sekitar Rp 25,6 Miliar telah dialokasikan dan ludes hanya untuk sewa/rental kendaraan dinas bagi pejabat dan operasional OPD.
"Karena itu, sebelum mengetuk palu APBD 2027, Pemkab dan DPRD semestinya terlebih dahulu membuka dan mengevaluasi persoalan ini secara menyeluruh. Jangan tutup mata!" tegas P. Daulay, pemerhati kebijakan publik Padang Lawas yang memberikan masukan tajam kepada redaksi.
Menurut P. Daulay, langkah pertama yang wajib dan mutlak dilakukan adalah menuntaskan inventarisasi kendaraan milik daerah secara fisik. Pendataan ulang harus dilakukan secara fisik, bukan hanya di atas kertas di ruangan ber-AC.
"Kendaraan yang masih layak harus dioptimalkan, jangan dipeti-eskan. Kendaraan rusak diperiksa kelayakan perbaikannya apakah masih ekonomis untuk diperbaiki atau harus dihapuskan sesuai aturan. Sementara 120 kendaraan yang tidak diketahui keberadaannya harus ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Ini aset negara, uang rakyat, bukan barang hilang tanpa tanggung jawab. Siapa yang menguasai 120 kendaraan itu? Harus dibuka!" ujarnya dengan nada tinggi.
Sorotan paling tajam juga diarahkan kepada DPRD Kabupaten Padang Lawas. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan, DPRD diminta untuk tidak sekadar menjadi tukang stempel eksekutif.
"DPRD juga perlu menggunakan fungsi anggaran dan pengawasannya secara maksimal. Jangan sampai anggaran rental kendaraan kembali masuk dan disetujui dalam APBD 2027 tanpa kajian kebutuhan dan perbandingan biaya yang jelas. Kalau DPRD diam, berarti ikut menikmati pemborosan ini!" katanya.
Pertanyaan mendasar yang harus dijawab secara terbuka oleh Pemkab Padang Lawas kepada publik adalah: Berapa kendaraan yang sebenarnya dimiliki Pemkab? Berapa yang masih layak digunakan? Siapa yang menguasainya selama ini? Dan mengapa pemerintah masih membutuhkan kendaraan rental dengan nilai miliaran rupiah setiap tahun?
"Jika sewa memang lebih efisien dan benar-benar diperlukan untuk pelayanan pemerintahan, Pemkab seharusnya dapat menunjukkan perhitungannya secara terbuka. Kajiannya harus ada, Cost-benefit analysis-nya harus jelas, paparkan ke publik! Namun jika kendaraan milik daerah masih dapat dioptimalkan, mengapa APBD harus kembali dibebani miliaran rupiah untuk rental? Ini akal-akalan!" tanya P. Daulay dengan kritis.
Masukan yang disampaikan sangat jelas dan tegas, sebelum APBD 2027 ditetapkan, bereskan aset terlebih dahulu, jangan ada lagi anggaran siluman rental.
"Masukan kami jelas, sebelum APBD 2027 ditetapkan, bereskan aset, buka datanya ke publik, evaluasi kebutuhan rental, dan pangkas pengeluaran yang tidak benar-benar diperlukan. Setop pemborosan!" pintanya.
Ia menegaskan bahwa angka Rp 25,6 miliar bukan uang kecil, terutama bagi daerah seperti Padang Lawas yang masih banyak jalan rusak, sekolah reot, dan angka stunting tinggi.
"Rp 25,6 miliar bukan uang kecil. Itu bisa untuk bangun jalan puluhan kilometer, bisa untuk beasiswa ribuan anak Palas. Pemkab harus berani berbenah, DPRD harus berani mengoreksi. Jangan sampai persoalan aset belum selesai, tetapi APBD 2027 kembali menyediakan miliaran rupiah untuk menyewa kendaraan. Ini pemborosan, tidak mendidik, dan melukai hati rakyat!" pungkasnya.
Publik kini menunggu langkah konkret dan nyali besar dari Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam Hasibuan dan Ketua DPRD Luat Hasibuan untuk menjawab persoalan memalukan ini sebelum pembahasan APBD 2027 dilanjutkan pada 9 Oktober 2026 mendatang. Transparansi pengelolaan aset menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan APBD yang pro-rakyat, bukan pro-rental," pungkas P. Daulay.
Penulis : Subandi
Sumber : P. Daulay
