Wabup Nursiah Hadiri Rakornas TPAKD 2026, Lombok Tengah Perkuat Akses Keuangan untuk UMKM
LOMBOK TENGAH- Mata Publik.Net – Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr. H. M. Nursiah, S.Sos., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis (22/10/2026). Kehadiran tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam mendorong perluasan akses keuangan guna memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Rakornas TPAKD 2026 mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” dan dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, serta para pemangku kepentingan dalam memperluas akses layanan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.
Melalui forum nasional tersebut, pemerintah mendorong penguatan sinergi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Upaya ini dinilai penting agar semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses produk dan layanan jasa keuangan secara mudah, aman, terjangkau, serta sesuai dengan kebutuhan mereka.
Bagi Kabupaten Lombok Tengah, perluasan akses keuangan memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor pertanian, pariwisata, serta berbagai sektor produktif lainnya. Kemudahan memperoleh layanan keuangan dan pembiayaan diharapkan mampu membuka peluang usaha baru, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperkuat daya saing pelaku ekonomi lokal.
Keberadaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) juga diharapkan dapat menjadi penggerak dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan layanan lembaga jasa keuangan. Melalui koordinasi yang lebih kuat, berbagai program perluasan akses pembiayaan, peningkatan pemahaman keuangan, dan pemanfaatan produk keuangan dapat diarahkan agar semakin tepat sasaran.
Selain memperluas akses pembiayaan, peningkatan literasi keuangan juga menjadi perhatian penting. Masyarakat dan pelaku UMKM perlu mendapatkan pemahaman yang memadai mengenai pengelolaan keuangan, pemanfaatan layanan perbankan, serta akses terhadap sumber pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan usaha.
Partisipasi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam Rakornas TPAKD 2026 diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan lembaga jasa keuangan, sekaligus menjadi referensi dalam mengembangkan program percepatan akses keuangan yang sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah.
Langkah tersebut juga diharapkan mampu mendorong pemerataan kesempatan ekonomi, terutama bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal. Dengan dukungan berbagai pihak, potensi ekonomi lokal diharapkan dapat dikembangkan secara lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Rakornas TPAKD 2026 menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Bagi Lombok Tengah, penguatan peran TPAKD diharapkan tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, tetapi juga mendorong peningkatan produktivitas, pengembangan usaha, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berkomitmen mendukung upaya perluasan inklusi keuangan sebagai salah satu langkah strategis dalam memperkuat perekonomian daerah. Melalui sinergi pemerintah, lembaga jasa keuangan, pelaku usaha, dan masyarakat, akses keuangan diharapkan semakin merata serta mampu berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
MP /01
.jpg)
