Sabtu, 07 Oktober 2026
PADANG LAWAS | Mata - Punlik.net_
Masyarakat 6 Desa, Aliaga, Sibodak Sosa Jae, Permainan, Pagaran Dolok, Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi, dan Aek Tinga Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Sabtu 7 November 2026 menceritakan sebuah kisah yang selama puluhan tahun hanya disimpan dalam hati dan dalam lemari kayu orang tua mereka.
Kini, mereka tidak lagi bercerita sendiri-sendiri. Mereka bercerita bersama-sama. Dari Aliaga, dari Sibodak Sosa Jae, Pagaran Dolok, Permainan, Lubuk Bunut dan Aek Tinga mereka berkumpul, membuka kembali lembaran-lembaran tua, dan menunjukkan sebuah dokumen yang membuat semua orang terdiam.
Sebuah dokumen bersejarah yang sudah berusia 32 tahun akhirnya kembali muncul ke permukaan. Dokumen tersebut adalah Hasil Rapat Masalah Pembukaan Perkebunan dengan Pola ABA antara PT VAL (Victorindo Alam Lestari) yang sekarang menjadi PT PHI (Permata Hijau Indonesia) dengan masyarakat / Primkopabri di Desa Aliaga dan sekitarnya, Kecamatan Sosa, yang ditandatangani di Padangsidimpuan, 23 November 1994.
"Kami ini bukan mengada-ada. Kami bukan mau cari ribut. Kami hanya ingin menunjukkan, ini loh buktinya. Orang tua kami dulu tidak asal serahkan tanah. Ada rapatnya, ada tanda tangannya, ada saksinya," ujar salah seorang warga Aliaga yang didampingi warga Sibodak Sosa Jae.
Warga Sibodak Sosa Jae pun menambahkan, "Kami dari Sibodak juga ikut. Kepala Desa kami dulu juga tanda tangan. Jadi ini bukan hanya urusan Aliaga saja. Ini urusan kita bersama, satu Sosa, satu Hutaraja Tinggi."
Dokumen yang terdiri dari beberapa lembar dan ditandatangani oleh seluruh unsur pimpinan, dari perusahaan, pemerintah daerah, TNI, hingga para Kepala Desa dan tokoh masyarakat ini, menjadi bukti otentik bahwa pembukaan perkebunan di wilayah Sosa, khususnya di Desa Aliaga dan sekitarnya, bukanlah dilakukan sepihak. Melainkan melalui musyawarah, kesepakatan bersama, dan disaksikan langsung oleh pemerintah.
Dokumen ini kini menjadi pegangan penting bagi masyarakat untuk menelusuri kembali sejarah awal mula perkebunan di Sosa dan menuntut agar apa yang sudah disepakati pada tahun 1994 tersebut tetap ditepati sampai hari ini.
Warga Aliaga dan Sibodak Sosa Jae menyimpan dokumen itu seperti menyimpan pusaka. Kertasnya sudah menguning, ujungnya sudah mulai rapuh, tapi tinta tanda tangannya masih terbaca jelas. Bagi mereka, itu bukan kertas tua. Itu adalah amanah.
Hal yang sama juga dirasakan warga Permainan, Pagaran Dolok, Lubuk Bunut dan Aek Tinga. Di setiap desa, dokumen ini disimpan seperti pusaka keluarga. Diturunkan dari bapak ke anak, dari kakek ke cucu.
Isi Kesepakatan: PT VAL Wajib Percepat Pembukaan Kebun
Dalam dokumen tersebut, pada poin 10 disebutkan dengan jelas:
"Dalam pembukaan perkebunan, PT. VAL akan melaksanakan sistem Bank berjalan / mempercepat penyelesaian pembukaan perkebunan."
Artinya, PT VAL pada saat itu berkomitmen untuk tidak berlama-lama. Begitu lahan diserahkan masyarakat, perusahaan wajib segera bergerak, membuka lahan, dan menyelesaikan pembukaan perkebunan dengan sistem yang cepat dan berkelanjutan, agar masyarakat tidak menunggu terlalu lama untuk merasakan manfaatnya.
"Orang tua kami dulu dijanjikan cepat. Katanya sistem bank berjalan. Begitu diserahkan, langsung dikerjakan. Kami menunggu janji cepat itu sampai hari ini," kata salah seorang warga Sibodak Sosa Jae.
Warga Permainan pun menyambung, "Kami juga sama. Dulu katanya kebun cepat jadi, anak-anak cepat kerja, hasil cepat dinikmati. Tapi sampai sekarang kami masih menunggu kepastian itu."
Kemudian pada poin 11 disebutkan:
"Dalam waktu yang segera Pihak Bapak Angkat akan melakukan pengukuran bersama BPN dan masyarakat atas areal yang diserahkan oleh masyarakat tersebut."
Ini adalah poin yang sangat penting. Pengukuran lahan harus dilakukan secara bersama-sama, secara terbuka, melibatkan BPN dan masyarakat pemilik lahan. Tidak boleh ada pengukuran sepihak. Tidak boleh ada lahan yang diklaim tanpa sepengetahuan pemiliknya.
Dengan pengukuran bersama ini, diharapkan tidak terjadi lagi sengketa batas, tumpang tindih lahan, atau klaim sepihak di kemudian hari.
Warga Aliaga dan Sibodak sepakat, poin 11 inilah yang paling mereka tagih. Mereka ingin pengukuran ulang secara terbuka, bersama BPN, bersama masyarakat, seperti yang tertulis di dokumen 1994.
Warga Pagaran Dolok, Lubuk Bunut dan Aek Tinga juga menuntut hal yang sama. "Ukur sama-sama, biar jelas. Mana tanah kami, mana tanah perusahaan, mana tanah plasma. Jangan sampai kami tidak tahu batas tanah kami sendiri," tegas warga Pagaran Dolok.
Kesimpulan Rapat: Semua Peserta Setuju
Pada Bab VI Kesimpulan, dokumen tersebut menegaskan:
"Peserta rapat keseluruhan menyetujui hal yang dikemukakan di atas dan selanjutnya mengharapkan agar proses penyelesaian dapat direalisasi dalam waktu yang relatif singkat."








