LAMPUNG UTARA l Mata Publik.net – Sejumlah pemerintah desa di wilayah Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, dilaporkan tertekan oleh praktik yang diduga melanggar aturan yang dilakukan oknum Pendamping Desa.
Alih-alih menjalankan fungsi bimbingan dan pendampingan, oknum tersebut justru menawarkan jasa pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan tarif mencapai *Rp 5 juta hingga Rp 6 juta per dokumen.*
Berdasarkan informasi yang dihimpun Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) dari sejumlah kecamatan, praktik ini terjadi di wilayah *Kecamatan Kotabumi Selatan, Abung Selatan, serta beberapa desa di kawasan Sungkai.*
Yang menjadi masalah serius, biaya pembuatan dokumen tersebut *tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).*
Akibatnya, para Kepala Desa dan perangkat desa terpaksa mencari celah pemotongan anggaran lain untuk memenuhi kewajiban pembayaran tersebut. Hal ini dikhawatirkan berpotensi menjerumuskan pemerintah desa ke dalam pelanggaran keuangan hingga tindak pidana korupsi.
*⚖️ ATURAN YANG DILANGGAR*
Sesuai regulasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) serta Permendesa yang berlaku, tugas utama Pendamping Desa adalah:
1. Memberikan bimbingan dan arahan tata kelola pemerintahan desa
2. Membantu penyusunan perencanaan pembangunan desa
3. Memastikan pengelolaan keuangan berjalan sesuai aturan dan transparan
4. *BUKAN mengerjakan dokumen secara langsung dengan biaya yang dibebankan kepada desa*
Pendamping Desa seharusnya membimbing perangkat desa agar mampu menyusun dokumen secara mandiri, bukan mengambil alih pekerjaan lalu memungut biaya yang tidak diatur dalam ketentuan.
Pendamping Desa dilarang menerima imbalan / fee dalam bentuk apapun dari desa dampingannya di luar hak yang sudah ditetapkan pemerintah. Jika terbukti, oknum tersebut dapat dikenakan sanksi etik, pemutusan kontrak, hingga diproses hukum jika terdapat unsur pemerasan dan penyalahgunaan wewenang.
*🗣️ KEKHAWATIRAN MASYARAKAT & PEMERINTAH DESA*
"Pendamping Desa yang seharusnya menjadi mitra dan pengarah, justru malah menjerumuskan kami ke dalam masalah hukum. Kami dipaksa menutup biaya yang tidak ada di APBDes, mau tidak mau harus mencari jalan lain yang berisiko,"_ ungkap salah satu perangkat desa yang meminta tidak disebutkan namanya, Senin (16/11/2026).
Praktik ini juga dinilai merugikan karena mengalihkan penggunaan dana desa yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan warga.
*📢 TUNTUTAN RESMI LKGSAI & WARGA:*
1. *Inspeksi mendalam* dari Inspektorat Kabupaten Lampung Utara serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lampung Utara
2. *Pemeriksaan dan penindakan* terhadap oknum yang terlibat jika terbukti melanggar kode etik dan aturan yang berlaku
3. *Sosialisasi ulang* tugas, fungsi, dan larangan bagi seluruh jajaran pendamping desa di Kabupaten Lampung Utara
4. *Perlindungan untuk Kades & Perangkat Desa* yang berani melapor, jangan sampai diintimidasi
5. *Audit Dana Desa* di wilayah Kotabumi Selatan, Abung Selatan, dan Sungkai
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak terkait. LKGSAI bersama Advokat Bela Rakyat (ABR) akan terus memantau perkembangan kasus ini dan siap mendampingi perangkat desa yang menjadi korban.
Bagi Kades / Perangkat Desa yang merasa ditekan oknum Pendamping Desa, silahkan melapor ke Tim LKGSAI / ABR. Identitas pelapor dijamin dirahasiakan.
>
> ---
>
> *Lampung Utara, 16 November 2026*
>
>*Hormat Kami,*
>*LEMBAGA KOMANDO GARUDA SAKTI ALIANSI INDONESIA*
>*Bersama ADVOKAT BELA RAKYAT (ABR)*
*SYAMPURNA, S.H.,C.PL*
Sekjen DPP LKGSAI
Ketua Tim ABR
*Laporan: Tim Liputan LKGSAI | Lampung Utara, 16 November 2026*
*Sumber informasi: Data himpunan dari perangkat desa dan kecamatan di wilayah Kotabumi Selatan, Abung Selatan, dan Sungkai.







