Kamis, 12.November 2026
MEDAN, Padang Lawas | Mata - Publik.net_
Komitmen kuat ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas untuk memperkuat pelayanan publik.
Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam Hasibuan, SE dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Dr. H. Panguhum Nasution, S.Sos., M.AP menghadiri kegiatan Optimalisasi Peran Mal Pelayanan Publik (MPP) dalam Pemulihan Pelayanan Publik Pascabencana di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri PANRB Komjen Pol (Purn) Drs. Purwadi Arianto, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, serta para Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Utara.
Ini bukan sekadar rapat biasa. Ini adalah rapat penentu masa depan pelayanan publik di Sumatera Utara. Bagaimana pelayanan tetap berjalan meskipun bencana datang. Bagaimana masyarakat tetap bisa mengurus KTP, KK, dan kebutuhan dasar lainnya meskipun infrastruktur rusak.
Dalam arahannya, Purwadi Arianto menegaskan bahwa bencana tidak hanya berdampak pada kerusakan infrastruktur, tetapi juga dapat mengganggu pelayanan pemerintahan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
Karena itu, pemerintah harus memastikan layanan tetap berjalan melalui tiga langkah, yakni menjaga keberlangsungan layanan prioritas seperti KTP, KK dan kartu pelayanan kesehatan, memperkuat kolaborasi serta pelayanan jemput bola, dan mempercepat pemulihan pelayanan.
Penguatan tersebut juga menjadi bagian dari pelaksanaan Gerakan Nasional Pelayanan Publik sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Bersama tanggal 24 Juli 2026.
Purwadi turut mendorong percepatan pembentukan MPP di Sumatera Utara. Dari 33 kabupaten/kota, baru delapan daerah yang telah memiliki MPP, sementara tiga daerah lainnya direncanakan meresmikannya pada tahun 2026.
"Mal Pelayanan Publik merupakan cermin dari pemerintahan dalam melayani masyarakat," ujarnya.
Kalimat itu menjadi tamparan sekaligus motivasi bagi seluruh kepala daerah yang hadir. MPP adalah cermin. Kalau MPP-nya bagus, berarti pemerintahnya bagus. Kalau MPP-nya buruk, berarti pemerintahnya belum serius melayani.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyampaikan bahwa pemulihan pascabencana banjir 2025 terus dilakukan, termasuk memastikan pelayanan pemerintahan kembali berjalan optimal.
Menurutnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan perbaikan infrastruktur, tetapi juga kemudahan mengakses pelayanan administrasi dan kebutuhan dasar.
Bobby menyebutkan, baru sekitar 30 persen dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara yang memiliki MPP. Ia mengajak seluruh pemerintah daerah memperluas pelayanan terpadu agar masyarakat mendapatkan layanan yang lebih mudah, cepat, dan efisien.
"Tugas kita terpilih menjadi kepala daerah adalah mempermudah urusan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar administrasi," tegasnya.
Pernyataan tegas Gubernur Bobby Nasution itu langsung disambut tepuk tangan para peserta. Karena memang itulah tugas utama kepala daerah: mempermudah, bukan mempersulit. Melayani, bukan dilayani.
Pemerintah Kabupaten Padang Lawas turut hadir sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat pelayanan publik di daerah.
Kehadiran ini menjadi momentum penting bagi Pemkab Padang Lawas untuk mempelajari langkah-langkah percepatan pembentukan dan optimalisasi MPP, sekaligus menyelaraskan kebijakan pelayanan publik daerah dengan arahan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Padang Lawas untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui pembangunan MPP, diharapkan pelayanan pemerintahan di Padang Lawas semakin terintegrasi, efektif, transparan, dan mudah dijangkau masyarakat.
Sekda Panguhum Nasution tampak serius mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Ia mencatat setiap arahan dari Wamen PANRB dan Gubernur. Ia berdiskusi dengan daerah lain yang sudah memiliki MPP. Ia ingin Padang Lawas tidak tertinggal.
"Padang Lawas harus punya MPP yang benar-benar melayani. Masyarakat tidak boleh lagi bolak-balik urus surat. Cukup satu tempat, semua selesai. Itu target kita," ujar Sekda dalam kesempatan tersebut.
Turut hadir mendampingi Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Padang Lawas Ir. Amirhan Hasibuan, S.T., M.M.
Kehadiran DPMPTSP ini sangat penting, karena DPMPTSP adalah ujung tombak pelayanan perizinan dan pelayanan terpadu di Padang Lawas. Sinergi antara Sekda dan DPMPTSP diharapkan bisa mempercepat terwujudnya MPP di Padang Lawas.
Nantinya, jika MPP Padang Lawas terwujud, masyarakat tidak perlu lagi pindah-pindah kantor untuk mengurus berbagai keperluan. Semua pelayanan akan terintegrasi dalam satu gedung.
Mau urus KTP? Ada.
Mau urus KK? Ada.
Mau urus perizinan usaha? Ada.
Mau urus kesehatan? Ada.
Mau urus pajak? Ada.
Semua dalam satu atap. Cepat, mudah, transparan, dan tanpa pungli.
Inilah yang menjadi cita-cita Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam Hasibuan, SE. Pelayanan yang mempermudah masyarakat, bukan mempersulit masyarakat.
Dengan mengikuti kegiatan Optimalisasi Peran MPP ini, Pemkab Padang Lawas menunjukkan bahwa mereka tidak mau jalan di tempat. Mereka mau belajar. Mereka mau berbenah. Mereka mau memberikan yang terbaik untuk masyarakat Padang Lawas.
Semoga dalam waktu dekat, Mal Pelayanan Publik Kabupaten Padang Lawas segera terwujud dan bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat, dari Sibuhuan sampai ke pelosok desa.
Padang Lawas Maju, Pelayanan Makin Mudah, Masyarakat Makin Sejahtera.
Penulis : Subandi








