Jelajahi

Kategori
Best Viral Premium Blogger TemplatesPremium By Raushan Design With Shroff Templates

Iklan

Warga Ngabok Desak Kadus Dicopot, Dugaan Pungli BPJS dan PKH Minta Diusut

Kartim
Kamis, 19 November 2026
Last Updated 2026-11-19T14:13:36Z
Premium By Raushan Design With Shroff Templates
INGIN JADI WARTAWAN KAMI??


 Warga Ngabok Desak Kadus Dicopot, Dugaan Pungli BPJS dan PKH Minta Diusut



LOMBOK TENGAH – Mata Publik.Net – Sejumlah warga Dusun Ngabok, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, mendesak Kepala Dusun (Kadus) Ngabok dicopot dari jabatannya. Desakan tersebut muncul menyusul sejumlah dugaan penyimpangan yang dinilai perlu diusut secara serius oleh pemerintah desa dan pihak terkait.


Aspirasi tersebut disampaikan secara terbuka di hadapan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan jajaran Pemerintah Desa Pelambik, Kamis (19/11/2026). Warga datang membawa dokumen tuntutan yang berisi sejumlah persoalan, sekaligus meminta agar setiap dugaan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.


Perwakilan warga, Sugianto, S.Pd., M.Ag., mengatakan bahwa desakan pencopotan Kadus bukan tanpa alasan. Menurutnya, terdapat sejumlah persoalan yang selama ini menjadi keresahan masyarakat dan perlu mendapatkan penjelasan serta penanganan secara serius.


Sedikitnya, terdapat tiga persoalan utama yang menjadi sorotan warga. Pertama, dugaan pungutan dalam pencairan santunan kematian BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp5 juta atas nama almarhumah Inaq Dahlan. Warga menduga pungutan tersebut dilakukan oleh Kepala Dusun dengan mengatasnamakan Kepala Desa Pelambik.


Kedua, dugaan penarikan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp600 ribu tanpa sepengetahuan pemilik rekening. Ketiga, dugaan pungutan sebesar Rp50 ribu terhadap warga bernama Resun pada 2023 yang dikaitkan dengan program beras sejahtera (Raskin), dengan iming-iming akan mendapatkan bantuan beras.


Selain ketiga persoalan tersebut, warga juga menyampaikan sejumlah dugaan lain yang dituangkan dalam dokumen tuntutan. Mereka meminta agar seluruh persoalan tidak sekadar dijawab melalui klarifikasi lisan, melainkan diperiksa secara menyeluruh sehingga fakta dan pihak yang bertanggung jawab dapat diketahui.


Sugianto menegaskan, kedatangan mereka bersama dokumen tuntutan merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat secara terbuka. Ia berharap BPD menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana mestinya dan pemerintah desa tidak mengabaikan persoalan yang telah disampaikan.


Namun, ia menyayangkan penyampaian aspirasi tersebut sempat diwarnai kericuhan sehingga mengganggu jalannya dialog.


"Saya sangat menyayangkan saat kami menyampaikan aspirasi justru sempat terjadi kericuhan. Kondisi tersebut menyebabkan kami tidak bisa fokus menyampaikan seluruh aspirasi yang telah kami persiapkan," ungkap Sugianto.


Berdasarkan pantauan Nuranintb.com di lokasi, penyampaian aspirasi memang sempat diwarnai ketegangan hingga situasi menjadi ricuh. Aparat kepolisian yang berada di lokasi kemudian melakukan pengamanan sehingga keadaan kembali terkendali.


Sementara itu, Kepala Desa Pelambik, Jumasan, saat ditemui di ruang kerjanya seusai kegiatan, menilai agenda klarifikasi tersebut tidak berjalan efektif. Ia menyebut warga datang membawa pengeras suara dan belum menyampaikan bukti-bukti secara lengkap terkait sejumlah tuduhan yang dipersoalkan.


Jumasan mengaku pemerintah desa sebenarnya telah mempersiapkan ruang dialog dan koordinasi bersama jajaran perangkat desa sejak malam sebelumnya. Persiapan itu, kata dia, dilakukan agar setiap poin tuntutan dapat dijelaskan secara terbuka.


Menanggapi dugaan pungutan dalam pencairan santunan BPJS Ketenagakerjaan, Jumasan membantah adanya praktik pungutan liar sebagaimana yang dituduhkan warga.


Ia menjelaskan, persoalan tersebut berkaitan dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang sebelumnya diurus dan dibayarkan oleh Kepala Dusun untuk seorang warga bernama Batah, anak dari almarhumah Inaq Dahlan.


Menurut Jumasan, pembayaran iuran kepesertaan tersebut telah berlangsung sekitar dua hingga tiga tahun. Setelah almarhumah meninggal dunia, klaim jaminan BPJS Ketenagakerjaan disebut cair sebesar Rp42 juta ke rekening anaknya.


Dalam proses selanjutnya, kata Jumasan, terdapat penyerahan uang sebesar Rp2 juta yang kemudian ditambah Rp3 juta sehingga totalnya mencapai Rp5 juta. Pihak desa menilai penyerahan uang tersebut berkaitan dengan riwayat pembayaran iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, bukan pungutan liar sebagaimana yang dituduhkan warga.


Terkait persoalan dana PKH sebesar Rp600 ribu, Jumasan menjelaskan bahwa pencairan bantuan sempat diperiksa pada pagi hari, tetapi dana belum tersedia. Dana tersebut, menurutnya, baru masuk pada sore hari dan kemudian diserahkan kepada penerima yang berhak.


Ia menyebut persoalan yang muncul berkaitan dengan slip atau struk transaksi yang tidak ikut diserahkan kepada penerima bantuan.


Jumasan juga menyinggung dinamika pascapemilihan kepala desa yang menurutnya masih menyisakan ketegangan di tengah masyarakat. Ia mengklaim selama delapan tahun memimpin Desa Pelambik, situasi keamanan dan pelayanan publik berjalan kondusif tanpa kendala berarti.


Ia pun mengimbau masyarakat yang memiliki keberatan atau menemukan persoalan agar menempuh jalur resmi melalui mekanisme pemerintahan desa, termasuk menyampaikannya kepada BPD, sehingga setiap persoalan dapat diperiksa dan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.


Meski demikian, perbedaan keterangan antara warga dan pemerintah desa terkait sejumlah dugaan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang objektif. Terlebih, persoalan yang disampaikan menyangkut pengelolaan bantuan sosial dan santunan yang berkaitan langsung dengan hak masyarakat.


BPD, pemerintah desa, serta instansi berwenang diharapkan tidak berhenti pada perdebatan dan saling bantah, tetapi segera menelusuri setiap poin tuntutan berdasarkan dokumen, bukti transaksi, dan keterangan pihak-pihak terkait.


Dengan demikian, kebenaran atas dugaan yang disampaikan warga dapat dipastikan, sekaligus memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak masyarakat serta mencegah persoalan tersebut berkembang menjadi konflik berkepanjangan.


Penulis : Parina

Editor : Kartim 

Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Stars Rally to Beat Predators in Winter Classic at Cotton Bowl

Iklan