INGIN JADI WARTAWAN KAMI??
MEDAN, PADANG LAWAS-mata-publik.net_
Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam Hasibuan, SE, hadir langsung dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara. Rakor tersebut digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, pada Senin, 31 Agustus 2026.
Kegiatan ini menjadi forum penting bagi pemerintah provinsi dan 33 kabupaten/kota untuk menyamakan langkah dalam meningkatkan pendapatan daerah. Tujuannya jelas, memperkuat sinergi demi mempercepat realisasi program pembangunan yang berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat.
Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan bahwa pelayanan publik dan pencapaian target PAD harus menjadi prioritas bersama seluruh kepala daerah.
“Kita harus lebih bersinergi lagi dalam meningkatkan PAD. Salah satu sumber utama adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Dengan adanya opsen PKB, diharapkan daerah dapat meningkatkan penerimaan PAD secara signifikan,” ungkap Gubernur Bobby di hadapan para bupati dan wali kota.
Gubsu juga meminta dukungan penuh dari seluruh kabupaten/kota untuk menggenjot penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor. Menurutnya, potensi itu masih bisa digali lebih maksimal jika data dan penagihan dilakukan secara terintegrasi.
“Ayo kita bersama-sama optimalkan seluruh sumber daya yang ada untuk meningkatkan PAD Sumatera Utara,” ajaknya.
Komitmen Padang Lawas
Usai rakor, Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam Hasibuan menyampaikan tanggapan sekaligus komitmen Pemkab Padang Lawas atas hasil rapat tersebut.
“Pemerintah Kabupaten Padang Lawas menyambut baik terselenggaranya rakor ini sebagai wadah mempererat sinergitas antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keuangan daerah,” ungkapnya.
Bupati Putra Mahkota juga menyoroti pentingnya kepastian penyaluran DBH. Berdasarkan data rekapitulasi, penyaluran bagi hasil provinsi kepada Kabupaten Padang Lawas pada Tahun Anggaran 2026 sampai dengan 31 Agustus 2026 tercatat sebesar Rp30.375.945.421,00 atau tiga puluh miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus dua puluh satu rupiah.
“Dengan jumlah tersebut, kami berharap penyaluran DBH berjalan tepat waktu dan tepat sasaran, sehingga pelaksanaan program prioritas daerah tidak terhambat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati memohon adanya dukungan sinkronisasi data pajak antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini dinilai penting untuk menghindari tumpang tindih data serta potensi kehilangan pendapatan daerah.
“Sinkronisasi data ini kunci. Jangan sampai ada kebocoran karena data tidak sama. Kita ingin setiap rupiah pajak yang dibayar masyarakat benar-benar tercatat dan kembali untuk pembangunan,” jelasnya.
Bupati menegaskan bahwa seluruh upaya peningkatan pendapatan daerah ditujukan semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Padang Lawas.
“PAD dan DBH ini bukan sekadar angka. Ini adalah jalan, sekolah, puskesmas, dan bantuan untuk masyarakat kita. Karena itu kami berkomitmen mengawal penggunaannya secara transparan dan akuntabel,” pungkasnya.
Dalam rakor tersebut, Bupati Putra Mahkota Alam didampingi oleh Plt. Kepala BPPKAD Kabupaten Padang Lawas H. Rikhmad Syukri Siregar, SH., MM, dan Kepala UPT Samsat Sibuhuan Hj. Aminah Siregar, SE., M.Si.
Kehadiran jajaran teknis dari Padang Lawas menunjukkan keseriusan daerah dalam menindaklanjuti arahan Gubernur, khususnya terkait optimalisasi opsen PKB dan perbaikan sistem pendataan kendaraan bermotor di wilayah Padang Lawas.
Rakor ini diharapkan menjadi awal dari kerja kolaboratif yang lebih kuat antara Pemprov Sumut dan kabupaten/kota, agar target PAD 2026 dapat tercapai dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat hingga ke pelosok desa.
(008)
