INGIN JADI WARTAWAN KAMI??
PADANG LAWAS-mata-publik.net_
Wakil Bupati Padang Lawas H. Achmad Fauzan Nasution, S.H.I., M.Pd.I menemui langsung peserta aksi Gerakan Masyarakat Dalihan Natolu Kabupaten Padang Lawas di depan Kantor DPRD Kabupaten Padang Lawas, Senin (31/08/2026).
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana dialogis itu menjadi ruang penyampaian aspirasi masyarakat adat terkait tiga isu utama: penggarapan lahan, perlindungan hutan adat, serta dampak aktivitas PT. SSL dan PT. SRL terhadap ruang hidup masyarakat.
Massa aksi yang datang dengan tertib membawa spanduk dan pernyataan sikap menegaskan bahwa kedatangan mereka bukan untuk membuat kericuhan, melainkan untuk menyuarakan keresahan yang sudah lama dirasakan masyarakat di tingkat akar rumput.
"Kami datang bukan untuk rusuh. Kami datang membawa keresahan rakyat. Satahi Saoloan, Sada Tujuan. Kami ingin kemerdekaan benar-benar dirasakan: berdaulat di atas tanah sendiri dan hidup bermartabat," ujar perwakilan Dalihan Natolu dalam orasinya.
Perwakilan yang sama juga menegaskan komitmen gerakan.
"Kami berjuang untuk hak, tanah, dan lingkungan. Kemerdekaan harus dirasakan rakyat," tegasnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Bupati Achmad Fauzan Nasution menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Lawas terbuka menerima seluruh masukan dari masyarakat. Ia menegaskan posisinya sebagai jembatan antara masyarakat dengan pihak perusahaan maupun pemerintah pusat.
"Atas nama Pemerintah, kami menghargai kedatangan saudara-saudara dari Dalihan Natolu. Aspirasi ini akan kami catat dan kami tindaklanjuti. Kita cari solusi bersama. Jangan ada masyarakat yang dirugikan, jangan ada perusahaan yang melanggar aturan, dan jangan ada hutan yang diambil alih," tegas Wakil Bupati.
Lebih lanjut, ia menekankan tiga komitmen konkret pemerintah daerah ke depan.
"Aspirasi Dalihan Natolu kami dengar. Kami komitmen fasilitasi dialog, lakukan pengawasan, dan tegakkan hukum. Mari jaga Padang Lawas bersama," tutupnya.
Dalam dialog, Dalihan Natolu menyoroti persoalan penggarapan lahan yang dinilai belum berpihak pada masyarakat adat. Mereka juga mendesak adanya perlindungan yang lebih kuat terhadap hutan adat yang menjadi sumber kehidupan dan identitas budaya.
Selain itu, dampak operasional PT. SSL dan PT. SRL menjadi perhatian khusus. Masyarakat meminta ada evaluasi menyeluruh terhadap izin, kepatuhan lingkungan, serta dampak sosial-ekonomi dari aktivitas kedua perusahaan tersebut agar tidak mengorbankan ruang hidup warga.
Turut hadir mendampingi Wakil Bupati dalam pertemuan tersebut Asisten II Setdakab Padang Lawas Drs. Marza Zennova, M.M, para pimpinan OPD terkait, serta sejumlah undangan terhormat lainnya.
Kehadiran jajaran pemerintah daerah ini disebut sebagai bentuk keseriusan Pemkab Palas dalam merespons dinamika di lapangan secara cepat dan tidak berbelit.
Aksi yang berlangsung damai itu berakhir setelah kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan pembahasan melalui forum dialog lanjutan. Pemerintah dijadwalkan akan memanggil pihak perusahaan dan instansi terkait guna menindaklanjuti poin-poin tuntutan yang disampaikan Dalihan Natolu.
Dengan pertemuan ini, Pemkab Padang Lawas berharap tercipta keseimbangan antara kepentingan investasi, kelestarian lingkungan, dan hak-hak masyarakat adat di Bumi Dalihan Natolu.(008. Subandi )
