BUTON UTARA – mata-publik.net
Polemik terkait aktivitas kapal GAI pelingkar di Pelabuhan Labusa, yang selama ini dikenal masyarakat sebagai Pelabuhan Waodeburi, Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara (Butur), kini mulai memanas.
Persoalan tersebut mencuat menyusul adanya larangan pembongkaran ikan hasil tangkapan kapal nelayan di Pelabuhan Labusa.
Kondisi ini dinilai berpotensi memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, khususnya warga yang selama ini bergantung pada hasil tangkapan nelayan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Warga Kulisusu Utara meminta Pemerintah Kabupaten Buton Utara bersama DPRD Butur segera turun tangan untuk menengahi polemik tersebut dan mencari solusi yang tidak merugikan masyarakat.
Salah seorang warga Kulisusu Utara, Izwar, mengatakan jika pembongkaran ikan harus dialihkan ke Pelabuhan Mina Minanga, Kecamatan Kulisusu, maka masyarakat Kulisusu Utara akan semakin kesulitan mendapatkan kebutuhan ikan.
“Kalau pembongkaran dilakukan di Pelabuhan Mina Minanga, tentu sangat berpengaruh bagi kami masyarakat Kulisusu Utara. Hasil nelayan yang sebelumnya bisa kami dapatkan di pasar sendiri, nantinya harus kami tempuh lagi dengan jarak kurang lebih 30 kilometer,” kata Izwar.
Menurutnya, kondisi tersebut jelas akan menambah beban masyarakat karena harus mengeluarkan waktu dan biaya lebih untuk mendapatkan kebutuhan ikan sehari-hari.
“Jelas saya pribadi sebagai masyarakat Kulisusu Utara menolak ketika pembongkaran dilakukan di Pelabuhan Mina Minanga,” tegasnya.
Tak hanya berdampak terhadap konsumen, polemik tersebut juga dikhawatirkan memengaruhi mata pencaharian masyarakat yang selama ini bergantung pada aktivitas kapal pelingkar.
Salah satunya adalah masyarakat yang memiliki rompon di wilayah perairan Kulisusu Utara. Aktivitas kapal pelingkar yang melakukan penangkapan ikan di sekitar rompon dinilai turut memberikan dampak ekonomi bagi pemilik rompon dan nelayan setempat.
“Bagaimana dengan masyarakat yang mata pencahariannya bergantung pada hasil tangkapan tersebut, seperti pemilik rompon di Kulisusu Utara? Ketika kapal GAI pelingkar sudah tidak mau melakukan aktivitas melingkar di rompon yang ada di Kulisusu Utara, tentu ini sangat memengaruhi mata pencaharian masyarakat,” ujarnya.
Izwar berharap pemerintah daerah tidak membiarkan polemik tersebut berlarut-larut. Menurutnya, Pemda Butur perlu hadir untuk mencari jalan keluar yang dapat mengakomodasi kepentingan nelayan, masyarakat pesisir, maupun pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas perikanan.
“Kami berharap pemerintah daerah bisa membantu dan memberikan solusi dari polemik yang terjadi di wilayah Kecamatan Kulisusu Utara,” katanya.
Ia juga meminta DPRD Buton Utara, khususnya anggota legislatif dari daerah pemilihan Kulisusu Utara, ikut mengambil peran dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
“DPRD, terutama anggota DPRD yang dapilnya wilayah Kecamatan Kulisusu Utara, bisa membantu menyelesaikan masalah yang terjadi di wilayah kami,” harapnya.
Izwar mengingatkan, jika persoalan tersebut tidak segera direspons oleh pemerintah daerah dan DPRD, dikhawatirkan dapat memicu ketegangan di tengah masyarakat.
“Sebab apabila hal ini tidak direspons oleh pemerintah daerah, pasti akan terjadi tindakan-tindakan yang tidak kita inginkan lagi,” pungkasnya.
Masyarakat berharap polemik aktivitas kapal GAI pelingkar di Pelabuhan Labusa dapat segera diselesaikan melalui dialog dan musyawarah, sehingga kepentingan nelayan, masyarakat pesisir, serta aktivitas ekonomi lokal tetap dapat berjalan tanpa menimbulkan konflik di lapangan.
