Anggota DPRD Loteng Dari Fraksi PAN Soroti Lampu Jalan Yang Banyak di Putus Pihak PLN.
LOMBOK TENGAH - Mata Publik.ner - Pencabutan lampu penerangan jalan umum (PJU) di sejumlah titik menjadi sorotan Anggota DPRD Lombok Tengah dari Fraksi PAN, Saiful Muslim, S.H. Ia mendesak PLN dan Dinas Perhubungan (Dishub) segera berkoordinasi untuk mencari solusi agar penerangan jalan yang dibutuhkan masyarakat dapat kembali tersedia.
Sorotan tersebut disampaikan Saiful saat ditemui di kediamannya, Senin (2/11/2026), setelah menyerap aspirasi masyarakat melalui reses Masa Sidang I Tahun 2026–2027 di lima titik wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) V Jonggat–Pringgarata.
Menurut Saiful, selain perbaikan jalan dan pembangunan jaringan irigasi, persoalan PJU menjadi salah satu keluhan warga yang cukup menonjol. Masyarakat mempertanyakan alasan lampu jalan yang sebelumnya terpasang kini dicabut, sementara kebutuhan penerangan pada malam hari masih sangat penting.
“Apa masalahnya sehingga lampu-lampu jalan itu dicabut? Padahal, setiap masyarakat membeli token listrik, ada komponen Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang dibayarkan,” ujar Saiful.
Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, PLN dan Dishub perlu segera berkoordinasi untuk memastikan penyebab pencabutan lampu sekaligus memperjelas langkah penanganan dan pemasangan kembali PJU pada ruas jalan yang membutuhkan.
“Jalan-jalan yang memang membutuhkan lampu penerangan harus menjadi perhatian. Bagaimana caranya Dishub dan PLN berkoordinasi supaya lampu-lampu itu bisa dipasang kembali,” tegasnya.
Saiful mengingatkan, penerangan jalan bukan sekadar fasilitas pelengkap, melainkan kebutuhan publik yang berkaitan dengan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Ia berharap pemerintah dan instansi berwenang memberikan perhatian serius terhadap keluhan warga sebelum kekecewaan masyarakat semakin meningkat.
“Buat apa masyarakat membayar pajak kalau mereka merasa belum mendapatkan manfaatnya? Lampu penerangan jalan ini harus menjadi perhatian, terutama pada ruas-ruas jalan yang memang membutuhkan,” imbuhnya.
Selain PJU, Saiful menyoroti ketidaksesuaian data desil penerima bantuan sosial (bansos). Ia meminta agar data yang telah diperbaiki melalui pendataan di tingkat bawah tidak kembali berubah ketika diproses di tingkat pusat, sehingga bantuan dapat lebih tepat sasaran. Ia juga berharap media ikut mengawal persoalan tersebut agar mendapat perhatian pemerintah.
Di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Saiful meminta kepolisian meningkatkan patroli malam, khususnya di wilayah Puyung dan sekitarnya. Langkah itu dinilai penting untuk mengantisipasi potensi kejahatan jalanan dan aksi pengeroyokan yang dapat mengganggu keamanan warga.
“Kamtibmas harus ditingkatkan. Kami berharap kepolisian lebih sering melakukan razia atau patroli rutin setiap malam, terutama di titik-titik rawan. Jangan sampai masyarakat merasa tidak aman,” ujarnya.
Saiful berharap seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat selama reses mendapat tindak lanjut nyata dari instansi terkait. Namun, ia menekankan persoalan PJU perlu segera ditangani melalui koordinasi yang jelas antara PLN, Dishub, dan pihak berwenang lainnya agar kebutuhan penerangan jalan masyarakat tidak terus terabaikan.
.jpg)
