INGIN JADI WARTAWAN KAMI??
KENDARI - mata-publik.net
Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPD PPWI) Sulawesi Tenggara (Sultra) meminta Gubernur Sultra mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Cipta Karya dan Konstruksi Sultra menyusul informasi mengenai keberangkatan puluhan staf dinas tersebut ke Kota Baubau.
Ketua DPD PPWI Sultra, Karmin, mengatakan pihaknya mempertanyakan urgensi kunjungan tersebut. Pasalnya, di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah dan proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan, setiap perjalanan dinas aparatur pemerintah semestinya memiliki tujuan yang jelas dan berkaitan langsung dengan tugas kedinasan.
“Informasi yang kami himpun, ada puluhan staf Dinas Cipta Karya dan Konstruksi Sultra yang melakukan perjalanan ke Baubau. Pertanyaannya, dalam rangka apa mereka ke sana? Apakah perjalanan tersebut merupakan tugas kedinasan yang memiliki dasar dan urgensi yang jelas?” kata Karmin.
Menurutnya, jumlah personel yang cukup banyak dalam satu perjalanan juga patut dipertanyakan, terutama apabila kegiatan tersebut menggunakan anggaran negara.
Karmin menegaskan, pemerintah daerah saat ini dituntut melakukan penghematan dan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif. Karena itu, perjalanan dinas yang tidak memiliki urgensi harus menjadi perhatian serius.
“Jangan sampai di tengah masyarakat diminta memahami kondisi efisiensi anggaran, sementara aparatur justru melakukan perjalanan yang tidak jelas tujuan dan urgensinya. Kalau memang perjalanan dinas, harus dijelaskan secara terbuka: apa kegiatannya, siapa yang ditugaskan, dasar penugasannya apa, dan menggunakan anggaran dari mana,” tegasnya.
DPD PPWI Sultra kemudian berupaya melakukan konfirmasi kepada Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Konstruksi Sultra melalui sambungan telepon. Namun, hingga berita ini diterbitkan, tidak diperoleh penjelasan terkait tujuan keberangkatan puluhan staf tersebut ke Baubau.
Konfirmasi juga dilakukan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Cipta Karya dan Konstruksi Sultra, La Ode Anis Mustamir, S.T.
Namun, yang bersangkutan disebut tidak memberikan penjelasan secara langsung dan justru mengarahkan tim DPD PPWI Sultra untuk berkomunikasi dengan salah seorang staf.
Ironisnya, ketika staf tersebut dimintai keterangan mengenai tujuan kunjungan puluhan pegawai Dinas Cipta Karya dan Konstruksi Sultra ke Baubau, yang bersangkutan mengaku tidak mengetahui secara pasti.
“Katanya yang tahu soal kegiatan tersebut adalah Sekretaris Dinas dan Kadis. Jadi kami tidak mendapatkan penjelasan yang jelas,” ujar tim DPD PPWI Sultra.
Karmin menilai, sikap tertutup terhadap informasi mengenai perjalanan dinas justru dapat menimbulkan pertanyaan publik, terlebih jika kegiatan tersebut berkaitan dengan penggunaan anggaran daerah.
Ia meminta Gubernur Sultra melalui perangkat terkait memastikan apakah perjalanan puluhan staf tersebut benar-benar merupakan kegiatan kedinasan, memiliki surat tugas, dasar kegiatan, serta output yang jelas.
“Kalau memang benar kegiatan resmi dan sesuai aturan, tentu tidak ada alasan untuk menutup-nutupi. Tinggal dijelaskan kepada publik apa tujuan dan hasil kegiatannya. Tetapi kalau tidak jelas, gubernur harus turun tangan melakukan evaluasi,” pungkas Karmin.
DPD PPWI Sultra juga meminta agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Sultra lebih disiplin dalam menggunakan anggaran, khususnya untuk perjalanan dinas, sehingga kebijakan efisiensi tidak hanya menjadi slogan tetapi benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan pemerintahan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh penjelasan resmi dari Plt Kepala Dinas maupun Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Konstruksi Sultra mengenai tujuan, dasar penugasan, jumlah pegawai yang berangkat, serta sumber anggaran perjalanan ke Baubau. Konfirmasi dan hak jawab tetap terbuka.
