BUTON UTARA — mata-publik.net
Kehadiran Kantor Staf Presiden (KSP) di Kabupaten Buton Utara (Butur), Sulawesi Tenggara (Sultra), mendapat perhatian dari kalangan masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil, petani milenial hingga kelompok budidaya udang vaname.
Salah satu yang menyampaikan aspirasi tersebut adalah kader Pratama Narayana Partai Gerindra, Alias Dadi Agusman, yang ikut mewakili kelompok UMKM, kelompok budidaya udang vaname, serta petani milenial di Kabupaten Buton Utara.
Alias Dadi mengapresiasi langkah KSP yang turun langsung ke Buton Utara untuk melihat kondisi daerah dan mendengar berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Kantor Staf Presiden melalui Kedeputian I diketahui melakukan verifikasi lapangan di Kabupaten Buton Utara pada 26–29 Agustus 2026.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari fungsi KSP dalam mengendalikan, memantau, dan memastikan pelaksanaan program prioritas nasional berjalan efektif, tepat sasaran, sekaligus mengurai berbagai hambatan di tingkat daerah.
Tim KSP yang terdiri dari Mayjen (Purn) Benny Octaviar, Dr. Hera Nugrahayu, Christoper Nugroho dan Artinus Hulu melakukan pemantauan langsung terhadap sejumlah program prioritas pemerintah pusat yang dilaksanakan di Kabupaten Buton Utara.
Menurut Alias Dadi, kehadiran KSP menjadi momentum penting bagi masyarakat Buton Utara untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini menjadi hambatan dalam mengembangkan perekonomian.
“Walaupun kami belum sempat bertemu langsung dengan tim KSP, apa yang menjadi keluhan masyarakat tetap akan kami suarakan. Kami berharap kedatangan KSP ini tidak hanya melihat program pemerintah, tetapi juga melihat kondisi riil masyarakat di lapangan,” ujarnya kepada media ini saat di temui di Kediamannya, Jumat (4/9/2026).
Dadi menilai Buton Utara akan sulit berkembang apabila persoalan infrastruktur dasar belum mendapatkan jaminan penyelesaian dari pemerintah.
Menurutnya, terdapat tiga kebutuhan utama yang menjadi fondasi bagi masyarakat untuk mengembangkan aktivitas ekonomi, yakni listrik, jalan dan jembatan.
“Tiga infrastruktur dasar ini adalah pondasi utama. Masyarakat tidak mungkin bisa menyelesaikannya sendiri. Ini membutuhkan intervensi langsung dari pemerintah,” tegasnya.
Ia menyebut kondisi jalan sangat berkaitan dengan kehidupan masyarakat, terutama para petani, nelayan, pelaku UMKM dan pedagang.
Jalan yang baik, kata dia, bukan hanya mempermudah perjalanan, tetapi menjadi urat nadi yang menghubungkan hasil pertanian dan perikanan dengan pasar serta memperlancar distribusi barang.
“Bagaimana masyarakat mau mengembangkan usaha kalau infrastruktur dasarnya belum sepenuhnya baik. Jalan sangat mempengaruhi pertanian, perikanan, UMKM maupun perdagangan lainnya,” katanya.
Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang dalam beberapa waktu terakhir mulai melakukan pengaspalan di sejumlah wilayah Buton Utara.
Namun, ia berharap pembangunan tersebut terus dikawal dan mendapatkan dukungan pemerintah pusat sehingga persoalan konektivitas antardaerah dapat benar-benar dituntaskan.
Selain jalan dan jembatan, persoalan jaringan listrik menjadi perhatian serius Alias Dadi. Ia mengungkapkan, kondisi tegangan listrik di Buton Utara yang terkadang mengalami penurunan atau drop telah memberikan dampak langsung terhadap pelaku usaha, termasuk kelompok budidaya udang vaname.
“Banyak alat-alat yang kami gunakan rusak akibat tegangan listrik yang turun. Bahkan, akibat listrik drop, banyak udang yang mati. Kalau kondisi seperti ini terus terjadi, masyarakat akan kesulitan mengembangkan usaha,” ungkapnya.
Menurutnya, usaha budidaya udang vaname membutuhkan pasokan listrik yang stabil karena sejumlah peralatan harus beroperasi secara terus-menerus.
Gangguan listrik bukan hanya menyebabkan kerusakan peralatan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha.
Karena itu, Dia berharap pemerintah memberikan perhatian serius terhadap sistem kelistrikan di Buton Utara. Salah satu usulan yang disampaikannya adalah agar status PLN Ereke ditingkatkan dari ranting menjadi rayon.
“Buton Utara sudah menjadi kabupaten, bukan lagi skala desa. Jadi sudah sepatutnya status PLN Ereke dinaikkan menjadi rayon. Kalau belum bisa, setidaknya harus ada penguatan atau penambahan mesin pembangkit listrik, karena mesin pembangkit sampai saat ini masih ada satu, jadi di butuhkan penambahan mesin pembangkit, untuk menjamin kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Alias Dadi menegaskan, persoalan listrik tidak bisa dianggap sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, listrik merupakan kebutuhan dasar yang menentukan hidup matinya aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia menilai hampir seluruh sektor usaha saat ini bergantung pada listrik, mulai dari UMKM, pertanian, perikanan, budidaya hingga perdagangan.
“Jangan kita berbicara tentang bagaimana menyejahterakan rakyat kalau infrastruktur listrik ini belum sepenuhnya tuntas. Semua sektor usaha membutuhkan listrik yang memadai,” tegasnya.
Ia mengatakan, masyarakat sebenarnya memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif dan mengembangkan berbagai usaha.
Namun, kreativitas tersebut akan sulit berkembang apabila kebutuhan dasar seperti listrik, jalan dan jembatan belum memberikan kepastian.
“Kalau soal mengembangkan usaha, masyarakat pasti bisa berpikir. Masyarakat kita kreatif. Tetapi yang menjadi kendala adalah infrastruktur dasar. Ini yang harus dituntaskan agar perputaran ekonomi di Buton Utara semakin hidup,” katanya.
Butur Dinilai Perlu Lebih Mandiri dalam Kelistrikan, Alias Dadi juga menyoroti ketergantungan sistem kelistrikan Buton Utara terhadap koneksi dari Baubau.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu dievaluasi karena perkembangan kebutuhan listrik masyarakat dan dunia usaha di Buton Utara terus meningkat.
“Sistem koneksi dari Baubau menurut kami sudah tidak bisa sepenuhnya diharapkan untuk menjawab perkembangan Buton Utara saat ini. Kebutuhan masyarakat sudah semakin besar,” ujarnya.
Ia berharap Buton Utara mulai diarahkan memiliki sistem pelayanan kelistrikan yang lebih mandiri dan responsif terhadap kebutuhan daerah.
Peningkatan status PLN Ereke menjadi rayon, menurutnya, dapat menjadi salah satu langkah untuk memperkuat pelayanan dan perencanaan kelistrikan di wilayah Buton Utara.
“Sudah saatnya Buton Utara lebih mandiri dalam kebutuhan jaringan listrik. Dengan status rayon, pelayanan dan perencanaannya bisa lebih fokus terhadap kebutuhan daerah,” katanya.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah akibat kebijakan efisiensi anggaran, Alias Dadi berharap kehadiran KSP dapat menjadi pintu masuk bagi Buton Utara untuk mendapatkan perhatian dan dukungan pemerintah pusat.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam membiayai pembangunan infrastruktur berskala besar sehingga dibutuhkan intervensi dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
“Kita memahami kondisi daerah yang sekarang sedang menghadapi keterbatasan anggaran. Karena itu kami berharap kedatangan KSP bisa menjadi catatan penting untuk ditindaklanjuti,” katanya.
Ia berharap persoalan listrik, jalan dan jembatan yang dirasakan langsung masyarakat tidak berhenti sebagai catatan dalam kunjungan lapangan, tetapi benar-benar diteruskan kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan solusi.
“Harapan kami sederhana. Jangan sampai masyarakat diminta terus bergerak dan mengembangkan usaha, tetapi fondasi infrastrukturnya belum kuat. Kami ingin masyarakat Buton Utara bisa maju, tetapi untuk itu pemerintah harus memastikan kebutuhan dasar mereka terlebih dahulu,” pungkas Alias Dadi.
